Dasar Hukum
Dokumen dan Regulasi PPID UIN SAIZU
Dasar Hukum
Pedoman Pelayanan Informasi Publik
Keputusan Rektor UIN Saizu Purwokerto Nomor 354 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Dasar hukum utama pelayanan informasi publik di Indonesia
Perpres RI Nomor 41 Tahun 2021 Tentang UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan payung hukum yang menandai alih status (prapembentukan/alih bentuk) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU)
Pelayanan Publik
Undang-Undang ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur hubungan, hak, serta kewajiban antara masyarakat (penerima layanan) dan penyelenggara negara/korporasi (pemberi layanan) guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, adil, transparan, dan akuntabel.
Daftar Informasi Publik
Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor 356.2 Tahun 2026 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) UIN SAIZU Purwokerto Tahun 2026.
PMA Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama mengatur pedoman baku dalam penyusunan produk hukum berupa Peraturan Menteri Agama (PMA).
PMA Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan konstitusi/peraturan dasar pengelolaan bagi UIN SAIZU Purwokerto.
Tentang Aparatur Sipil Negara
undang-undang yang mengatur fondasi utama tata kelola dan manajemen pegawai pemerintah di Indonesia.
Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor 356 Tahun 2026 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) UIN SAIZU Purwokerto Tahun 2026
Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor 532 Tahun 2025 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Keberatan Informasi Publik UIN SAIZU Purwokerto
PMA Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMA Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) UIN SAIZU Purwokerto.
PMA Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMA Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) UIN SAIZU Purwokerto.
Pendidikan Tinggi Keagamaan
Pendidikan Tinggi Keagamaan merupakan regulasi pilar yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi keagamaan di Indonesia sebagai pelaksanaan mandat UU No. 12 Tahun 2012
SOP Penayangan Berita Online
Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor 533 Tahun 2025 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Penayangan Berita Online UIN SAIZU Purwokerto
KMA Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama merupakan panduan operasional teknis dalam menyelenggarakan layanan keterbukaan informasi publik di seluruh lingkungan Kementerian Agama, baik tingkat pusat, daerah (Kanwil/Kankemenag), hingga Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).
KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kemenag dan Atasan PPID Kemenag
Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama merupakan regulasi penetapan struktur kelembagaan, pembagian peran, dan struktur penetapan pejabat pengelola keterbukaan informasi publik di seluruh lingkungan Kementerian Agama RI.
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Tata cara penyelesaian sengketa informasi publik antara Pemohon/Pengguna Informasi Publik dan Badan Publik melalui Komisi Informasi. Regulating ini menggantikan PerKIP No. 2 Tahun 2010 dengan menerapkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana
SOP Pendokumentasian Informasi Publik
Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor 534 Tahun 2025 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pendokumentasian Informasi Publik UIN SAIZU Purwokerto.
KMA Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama
Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama merupakan pedoman standar operasional (legal drafting) dalam merumuskan, menyusun, dan menetapkan naskah dinas hukum berbentuk Keputusan serta instrumen hukum non-regulasi lainnya di lingkungan Kementerian Agama RI.
Mediator Pembantu
Peraturan Komisi Informasi (PerKIP) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu diterbitkan untuk memperlancar dan mempercepat proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor 535 Tahun 2025 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik UIN SAIZU Purwokerto
SK Rektor Nomor 436 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor 218 Tahun 2025 tentang Pengangkatat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN SAIZU Purwokerto.
Tata Cara Pemeriksaan Setempat
Peraturan Komisi Informasi (PerKIP) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat mengatur pedoman teknis bagi Majelis Komisioner untuk melakukan pemeriksaan langsung di tempat kedudukan Badan Publik atau tempat penyimpanan dokumen/informasi publik.
SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor 536 Tahun 2025 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Penyusunan Daftar Informasi Publik UIN SAIZU Purwokerto
Kode Etik Anggota Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi (PerKIP) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi mengatur standar moral, etika, dan perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh Anggota Komisi Informasi (Komisioner), baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.
SOP Permohonan Daftar Informasi Publik
Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor 537 Tahun 2025 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Permohonan Daftar Informasi Publik UIN SAIZU Purwokerto
Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi
Peraturan ini menjadi panduan teknis yang seragam bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membentuk Tim Seleksi (Timsel) serta merekrut Komisioner Komisi Informasi agar berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
SOP Publikasi Media Sosial
Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor 535 Tahun 2025 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Publikasi Media Sosial UIN SAIZU Purwokerto
Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
Peraturan Komisi Informasi (PerKIP) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik merupakan regulasi yang menjadi acuan baku bagi Komisi Informasi dalam mengukur, menilai, dan memetakan kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP.
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor 539 Tahun 2025 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Uji Konsekuensi Informasi Publik UIN SAIZU Purwokerto
Standar Layanan Infomasi Publik
Peraturan Komisi Informasi (PerKIP) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) merupakan salah satu regulasi paling krusial bagi Badan Publik di Indonesia. PerKIP ini mencabut dan memperbarui PerKIP Nomor 1 Tahun 2010 untuk menyesuaikan pelayanan informasi dengan perkembangan teknologi digital serta kebutuhan tata kelola pemerintahan modern.
SOP Permohonan Informasi
Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor 537 Tahun 2025 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Permohonan Daftar Informasi Publik UIN SAIZU Purwokerto