Peraturan di UIN SAIZU
Dokumen dan Regulasi PPID UIN SAIZU
Peraturan di UIN SAIZU
Perpres RI Nomor 41 Tahun 2021 Tentang UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan payung hukum yang menandai alih status (prapembentukan/alih bentuk) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU)
PMA Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama mengatur pedoman baku dalam penyusunan produk hukum berupa Peraturan Menteri Agama (PMA).
PMA Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan konstitusi/peraturan dasar pengelolaan bagi UIN SAIZU Purwokerto.
PMA Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMA Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) UIN SAIZU Purwokerto.
PMA Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMA Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) UIN SAIZU Purwokerto.
KMA Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama merupakan panduan operasional teknis dalam menyelenggarakan layanan keterbukaan informasi publik di seluruh lingkungan Kementerian Agama, baik tingkat pusat, daerah (Kanwil/Kankemenag), hingga Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).
KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kemenag dan Atasan PPID Kemenag
Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama merupakan regulasi penetapan struktur kelembagaan, pembagian peran, dan struktur penetapan pejabat pengelola keterbukaan informasi publik di seluruh lingkungan Kementerian Agama RI.
KMA Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama
Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama merupakan pedoman standar operasional (legal drafting) dalam merumuskan, menyusun, dan menetapkan naskah dinas hukum berbentuk Keputusan serta instrumen hukum non-regulasi lainnya di lingkungan Kementerian Agama RI.